Jambi, 16 Juli 2025 — Pemerintahan berbasis data bukan sekadar upaya modernisasi birokrasi, tetapi menjadi kunci untuk menciptakan keadilan sosial. Itulah pesan utama yang disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dalam paparannya pada “The 2nd International Seminar on Social, Government, and Politics (LOGIC) 2025″ yang berlangsung di Universitas Jambi, 15–16 Juli 2025.
Dalam sesi bertajuk “Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Kota Jambi,” Maulana memaparkan bagaimana digitalisasi dan sistem berbasis data telah menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di Jambi. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan inklusif memungkinkan pemerintah kota tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga lebih adil.
“Data bukan hanya soal angka dan tabel. Ini tentang melihat siapa yang tertinggal, siapa yang belum terlayani, dan bagaimana kita bisa hadir untuk mereka,” tegas Maulana dalam forum yang dihadiri akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara.
Seminar internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerja sama dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia, ini mengangkat tema besar mengenai statistik sosial dan tata kelola data dalam perspektif ilmu sosial. LOGIC 2025 menjadi ruang dialog multidisipliner tentang bagaimana data dapat digunakan secara strategis untuk mendukung kebijakan publik yang lebih adil dan responsif.
Maulana juga menekankan bahwa transformasi digital di Kota Jambi diarahkan untuk menjangkau warga yang selama ini belum terakses oleh layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
“Digitalisasi yang inklusif memungkinkan kita menjangkau mereka yang di pinggiran. Ini cara kita memperbaiki kesenjangan layanan publik dan memastikan bahwa semua warga, tanpa kecuali, mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
Selain sesi paparan, momentum penting dalam seminar ini adalah penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementasi Agreement antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi. Kesepakatan ini menjadi dasar kerja sama riset yang konkret dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis bukti dan riset akademik.
Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam mendorong inovasi kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan.
LOGIC 2025 sendiri merupakan kelanjutan dari inisiatif internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari bidang sosial, politik, dan pemerintahan untuk membahas tantangan kontemporer dengan pendekatan berbasis data dan riset. Dengan partisipasi aktif dari Wali Kota Jambi, forum ini menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam menjawab tantangan global melalui pendekatan yang ilmiah, inklusif, dan berkelanjutan.
