Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, memiliki sejarah yang cukup panjang dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Cikal bakal jurusan ini dapat ditelusuri sejak berdirinya Universitas Jambi pada tahun 1963. Pada saat itu, Universitas Jambi hanya memiliki empat fakultas utama, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian. Fakultas Hukum menjadi salah satu fondasi awal pengembangan ilmu sosial dan politik, terutama dalam konteks hukum dan pemerintahan. Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, yang kini berada di bawah naungan Fakultas Hukum, memulai langkah awalnya sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JIPPOL). Hingga tahun 2020, JIPPOL Universitas Jambi menjadi pusat utama pengelolaan ilmu sosial di universitas ini, dengan tiga program studi andalannya: Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu Politik. Pengelolaan ketiga program studi ini didasarkan pada beberapa keputusan dan mandat resmi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:
- Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 4306/D/T/2008, yang memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pemerintahan (D-IV) di Universitas Jambi.
- Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1598/E/2012, tertanggal 28 November 2012, yang memberikan mandat penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Universitas Jambi.
- Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 85/E.E2/DT/2014, tertanggal 28 Januari 2014, yang memberikan mandat penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Politik di Universitas Jambi.
Perjalanan ketiga program studi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan serta kebutuhan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pendidikan tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan akan terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika global, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini membawa dampak signifikan bagi Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, yang pada tahun 2020 resmi bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan dua program studi utama, yaitu Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Politik. Kedua program studi tersebut, pada tahun yang sama, berhasil meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menandakan pencapaian signifikan dalam kualitas akademiknya. Sementara itu, Program Studi D-IV Manajemen Pemerintahan berpindah pengelolaannya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola yang baik (good governance) dalam lingkungan perguruan tinggi, dengan fokus pada peningkatan efisiensi kelembagaan dan relevansi akademik. Perubahan struktural ini diharapkan mampu mendorong sinergi yang lebih kuat antara bidang politik, hukum, dan pemerintahan—tiga pilar utama pendidikan di Universitas Jambi—sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkompeten secara akademis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokratis.
Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Jurusan ini telah berperan aktif dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui kurikulum yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman, jurusan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di bidang politik, pemerintahan, serta kebijakan publik. Para lulusannya diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara nyata dalam pengembangan pemerintahan yang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain pengajaran, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan juga memperkuat perannya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Banyak penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa jurusan ini berfokus pada isu-isu terkini dalam bidang politik dan pemerintahan, termasuk studi tentang tata kelola pemerintahan, demokrasi, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Jurusan ini juga menjalin berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi akademik lain di tingkat nasional dan internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta dampak nyata dari pengabdian kepada masyarakat.
Dengan segala pencapaian dan komitmennya, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, terus berusaha untuk menjadi pusat unggulan dalam pendidikan politik dan pemerintahan. Jurusan ini memegang peran penting dalam mencetak generasi pemimpin dan pengambil kebijakan yang berintegritas, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan politik dan pemerintahan di Indonesia.
