KOTAJAMBI– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi melaksanakan kegiatan Workshop Kurikulum. Kegiatan yang menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. ini bertempat di Golden Harves Hotel Jambi (13/8).
Ketua panita acara dalam sambutannya mengatakan bahwa workshop kurikulum ini bertujuan sebagai upaya mempersiapkan lulusan Prodi Ilmu Politik yang berkualitas.
“Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan pakar politik UI untuk membedah dan memantapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan saat ini,” kata Dr. Pahrudin HM, S.S., M.A yang juga ketua Prodi Ilmu Politik Unja dalam sambutannya.
Saat ini Prodi Ilmu Politik lanjut
Pahrudin sudah memiliki draf kurikulum 2017 yang sudah memuat beberapa
aspek penting, salah satunya fokus kajian, politik kebijakan dan
birokrasi serta tata kelola Parpol dan Pemilu. Dengan kurikulum baru
nanti, diharapkan mahasiswa memiliki fokus kajian ilmu politik terkini
dan dapat lulus tepat waktu.
Peserta yang mengikuti acara workshop ini terdiri para dosen
dilingkungan Fisipol untuk sesi pertama dan pada sesi kedua peserta
terdiri dari para stakeholder seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, DPRD,
Ombudsman, TVRI, RRI, Perwakilan Pemkab Muaro Jambi, serta dinas-dinas
terkait. Acara dibuka oleh Dekan Fisipol yang diwakili oleh Wakil Dekan
Bidang Akademik Haryadi, SH., MH.
Dalam sambutannya, Haryadi mengatakan bahwa penyusunan kurikulum baru di Prodi Ilmu Politik sangat penting karena Prodi merupakan motor penggerak dalam sebuah fakultas.
“Sehingga dengan menyajikan matakuliah-matakuliah wajib dan pilihan yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu politik tetapi terampil dalam menerapkan ilmunya di tengah masyarakat,” ujarnya Haryadi.
Sementara itu, dalam pengantar materinya Prof. Maswadi Rauf menjelaskan bahwa politik adalah salah satu kegiatan kemasyarakatan yang berpusat pada kebijakan politik (decision atau output) yang dihasilkan penguasa politik (pemerintahan) dalam usaha mengatur masyarakat yang diwarnai oleh pertarungan kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik (power interplay).
“Terkait dengan kurikulum mahasiswa harus diberikan kebebasan menentukan pilihan matakuliah yang ingin diambil dan matakuliah yang disajikan harus sesuai dengan visi misi prodi, fakultas dan universitas serta memperhatikan perkembangan politik Indonesia dewasa ini,” pungkas pakar politik UI ini dalam penyampaiannya.
