JM Hot News - шаблон joomla Окна

Pengelolaan Lingkungan Hidup : wewenang pengelolaan lingkungan secara terpadu

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UULH-UUPLH dan mengungkapkan pemikiran mengenai wewenang pengelolaan lingkungan secara terpadu guna mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan pada tingkat Nasional dalam Negara Indonesia.

Sumber dari penulisan ini pada umumnya bersumber dari buku, makalah, dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil dari pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan di Tingkat Nasional dalam negara Indonesia berada di tangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang tidak memimpin Departemen, yang tugasnya menetapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, dengan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Departemen Sektoral dan lembaga pemerintah Non Departemen. Namun apabila dilihat menurut UU No. 23 Tahun 1997 Menteri  Negara Lingkungan Hidup, memiliki wewenang untuk membuat keputusan tata usaha negara seperti: izin pembuang limbah ke media lingkungan hidup, tetapi masih menunggu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN TINGKAT NASIONAL  DALAM NEGARA INDONESIA

 

Dr. Husin Ilyas, S.H. M.H.

 

I. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup mulai disadari dunia atas kekhawatiran kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan hidup, terutama setelah diadakan Konferensi PBB, dimulai tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 1972, tentang Lingkungan Hidup sedunia di Stockholm, selanjutnya sepakat ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

Dengan timbulnya kesadaran lingkungan hidup umat manusia, maka Konferensi Stockholm telah menyetujui suatu rencana kerja bagi kegiatan internasional untuk melindungi habitat, manusia di bumi. Sehubungan dengan hal itu, Konferensi telah menerima Declaration on the Human Environment yang berisi 26 asas, …… Konferensi Stockholm telah pula menyetujui 106 rekomendasi yang dimuat dalam Action Plan Internasional, yang terdiri atas tiga bagian kerangka:

  1. Global assessment programme, dikenal sebagai Earthwatch;
  2. Environmental Management Activities;
  3. c.       Supporting measures: education and training, public information, and organizational and financing arrangements

“Dalam hubungan dengan masalah lingkungan sedunia (global environment problems), sidang umum PBB telah menerima 11 resolusi mengenai lingkungan hidup yang dijadikan landasan bagi kebijaksanaan lingkungan”. (Siti Sundari Rangkuti:1996:31). Dengan kesepakatan melalui Konferensi tersebut di atas telah menerima Declaration Environmental yang berisi 26 asas dan 106 rekomendasi, yang dijadikan sebagai landasan bagi kebijaksanaan lingkungan hidup bagi banyak Negara.

Kemauan politis dari negara-negara tersebut harus diakui sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kerjasama-kerjasama internasional, bilateral maupun unilateral setelah konferensi diharapkan dapat dicapai satu kesamaan persepsi tentang “lingkungan hidup” dengan demikian pengaturan tentang lingkungan hidup harus dituangkan secara tegas baik di dalam konstitusi maupun di dalam ketentuan perundang – undangan, diharapkan dapat memberi arah kebijaksanaan pembangunan dapat memberi arah kebijaksanaan pembangunan dari pemerintah negara masing–masing.

Di negara Indonesia setelah berlangsungnya Konferensi Stockholm, kegiatan pengelolaan lingkungan, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1972 tanggal 17 Oktober 1972, tentang pembentukan panitia perumus rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup, yang tugasnya menyusun inventarisasi dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pembangunan lingkungan hidup.

Hasil kerja panitia ini kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. IV 1973 tentang Garis–garis Besar Haluan Negara, terutama dalam Bab III bagian B ayat 10. Sebagai pelaksanaan dari ketetapan ini ditetapkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1974 tentang REPELITA II, Bab 4 Pengelolaan Sumber–sumber Alam dan Lingkungan Hidup, disamping itu ditetapkan pula langkah–langkah pengelolaannya dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan ini jelaslah penanganan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tugas pemerintah negara Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup, pada pembentukan Kabinet Pembangunan III berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 59/m Tahun 1978 diangkat Mentri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim, yang tugasnya diatur dalam keputusan Presiden RI No. 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta organisasi stafnya. Keputusan Presiden ini kemudian diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1978, yang terutama berisi penyempurnaan terhadap ketentuan angka 2 pasal 2 Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1978; Khusus mengenai Fungsi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai segala  sesuatu yang bersangkutan dengan tugas pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup;
  2. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut huruf (a) di atas;
  3. Mengkoordinasikan segala kegiatan pelaksanaan pengawasan pembangunan dari berbagai instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan perusahaan milik negara;
  4. Mengkoordinasikan dan menangani segala kegiatan pengelolaan, pengembangan dan perlindungan lingkungan hidup.

 

Untuk melaksanakan tugas–tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1978 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup RI Nomor: 003/MNPPLH/3/1979 tentang Organisasi dan tata kerja staf Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Dalam usaha pembuatan Undang–Undang tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketetapan MPR No. IV/1978 tentang GBHN, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup No.Kep.006/1979 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang bertugas menyusun rencana peraturan perundang–undangan yang mengatur ketentuan–ketentuan pokok tentang tata  cara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pada tanggal 11 Maret 1982, Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang disingkat UULH, menjadi landasan yuridis pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan asas–asas dan prinsip–prinsip hukum lingkungan hasil kesepakatan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972.

Lebih kurang 14 tahun UU No. 4 Tahun 1982 yang mengatur, pengelolaan lingkungan hidup, sangat disadari oleh Pemerintah RI untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, pada tanggal 19 September 1997 telah diberlakukan Undang–Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup UU No. 23 Tahun 1997 mengharapkan dapat membawa keberhasilan pembangunan berkelanjutan berwawasan di Indonesia pada semua sektor, khusus pada sektor ekonomi yang begerak di bidang lingkungan, diharapkan peraturan pelaksanaannya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dapat mendukung dan mengacu kepada UU No. 23 Tahun 1997. Maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 4 UUPLH No. 23 Tahun 1997 yang menyatakan:

  1. Tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
  2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
  3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
  6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

 

 Dari bunyi pasal 4 UUPLH No. 23 tahun 1997 tersebut pengelolaan lingkungan hidup yang harus tercapai dan terwujud secara maksimal oleh pemerintah Repubik Indonesia, untuk itu dibutuhkan suatu lembaga pemerintahan baik di Tingkat Nasional maupun di Daerah yang memiliki pengelolaan lingkungan hidup.

 

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu: mengenai kewenangan lembaga pengelolaan lingkungan hidup lembaga mana yang berwenang dan bertanggung jawab di tingkat Nasional dalam pembangunan yang berkelanjutan.

 

III. PEMBAHASAN

1. Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut pasal 18 ayat (1) UULH “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang Menteri dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengandung inti, pengelolaan lingkungan pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang Menteri”. Pasal 18 ayat (2) UULH menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelola lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh Departemen/lembaga Non Departemen sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab masing–masing”

Keterpaduan yang dimaksud ayat ini dalam kaitan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai Departemen/lembaga Non Departemen dengancara koordinasi dengan sistem terpadu agar pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik. Departemen yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu diantaranya:

  1.  Departemen Sektoral
    1. Departemen Dalam Negeri
    2. Departemen Pertambangan
    3. Departemen Kehutanan
    4. Departemen Pertanian
    5. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan
    6. Departemen Pekerjaan Umum
    7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
    8. Lembaga Pemerintah Non Departemen diantaranya:
      1. Menteri Negara Lingkungan Hidup
      2. Badan Pengendalisn Dampak Lingkungan (BAPEDAL)
      3. Badan Koordinasi Penanaman Modal
      4. Badan Pertanahan Nasional
      5. Badan Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

Pasal  18 ayat (3) menyatakan: ”Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan.”

Ketentuan ini mengandung arti pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas yang menyangkut bidang dan tanggung jawab instansi–instansi pemerintah tersebut di atas, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, sebelumnya wajib mengadakan koordinasi dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kewajiban untuk mengadakan koordinasi ini diatur dalam pasal 11 Kep.Pres No. 44 Tahun 1993 yang menyatakan: “Menteri Negara dan semua unsur staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya masing–masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan atau instansi lainnya.”

Sedangkan kewajiban Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah tersebut di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya diatur dalam pasal 4 ayat (8c) yang menyatakan: “Mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh.

 

  1. 2.       Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

2.1. Menteri Negara Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk mengatur wewenang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 18 (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH), dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 96/M 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI. Sehubungan dengan hal ini, ditetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara. Menurut pasal 1 dinyatakan bahwa: Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen. Kedudukan Menteri Negara atas dasar Keputusan Presiden tersebut di atas menurut pendapat Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH “berbeda” dari pengertian Menteri Negara menurut pasal 17 UUD 1945.

“Presiden dibantu oleh Menteri–Menteri Negara. Menteri–Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri–Menteri itu memimpin Departemen Pemerintah”. Dengan demikian, wewenang pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional berada ditangan Menteri Negara yang tidak “memimpin departemen pemerintah”, yang berarti tidak mempunyai “pontefeulle” atau tidak memiliki wewenang administrasi struktural. Konsekwensinya, Menteri Negara Lingkungan Hidup secara teoritik, tidak berwenang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), misalnya izin lingkungan. “Yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang peradilan tata usaha negara”. (Siti Sundari Rangkuti, 1998:4-5)

Berdasarkan uraian dan pendapat tersebut di atas, kedudukan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup tidak memimpin Departemen Pemerintah, tetapi sebagai pembantu Presiden menjalankan kekuasan pemerintahan (Power Executive). Dalam susunan Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 96/M Tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

 

2.2. Wewenang Menteri Negara Lingkungan Hidup

Sebelum menjelaskan wewenang Menteri Negara Lingkungan Hidup, ada baiknya menjelaskan terlebih dahulu pengertian “wewenang” menurut pendapat Sujamto: “wewenang” yaitu : perwujudan pokok dari peranan yang lebih besar, secara kuantitatif dapat dilihat dari banyaknya urusan–urusan pemerintah yang telah disediakan”. Sedangkan pengertian “fungsi pemerintah” menurut pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon yaitu: “kegiatan pemerintah”. (Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan:1997:6)

Berdasarkan pengertian “wewenang dan fungsi tersebut di atas jelaslah wewenang Menteri Negara Lingkungan Hidup menjalankan unsur – unsur pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya. Menurut pasal 4 Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1993 Menteri Negara Lingkungan Hidup, disingkat MENLH, mempunyai fungsi :

  1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh;
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Mengkoordinasikan kegiatan operasional badan pengendalian dampak lingkungan;
  6. Menyampaikan laporan, bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya, menurut pasal 10 Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1993, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengadakan konsultasi dan kerja sama dengan Departemen dan instansi lainnya dalam menangani masalah–masalah yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. Konsultasi dan kerja sama itu dengan Departemen Sektoral dan Lembaga Pemerintah Non Departemen mengenai segala kegiatan pengelolaan lingkungan.

Dari tersebut di atas, terlihatlah “wewenang yang dimiliki oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup sebatas: mengadakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Departemen Sektoral dan lembaga Non departemen mengenai segala kegiatan pengelolaan lingkungan: dan tidak memiliki wewenang Administratif yang dapat menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) misalnya “izin lingkungan.”

 

  1. 3.      Wewenang Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Pembangunan  Berkelanjutan.

Wewenang Pengelolaan Lingkngan Hidup Tingkat Nasional berdasarkan pasal 18 ayat (1) (2) (3) UULH mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dari rumusan dalam Pasal 8 s/d 13 UUPLH ternyata bahwa masih terdapat kerancuan antara istilah “keterpaduan” dan “Koordinasi”, dua istilah yang sebenarnya berbeda pengertiannya dan tidak dapat “ dikombinasikan secara yuridis administratif.

Maksud dari “keterpaduan” (integration) adalah penyatuan dari wewenang (fusion of competences), sedangkan koordinasi (coordination) adalah kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri guna mengantisipasi implementasi Rio +5 dan Agenda 21, peraturan perundangan Lingkungan nasional hendaklah mampu merefleksikan kesempatan internasional tersebut, baik yang bersifat hards laws maupun soft laws. Dalam rangka pemikiran inilah dasar hukum pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam UUPLH sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia masa mendatang diberlakukan dengan penuh harapan sebagai penyempurnaan UULH.

Pembahasan terhadap wewenang pengelolaan lingkungan secara nasional menurut UUPLH dalam pasal 9menyatakan:

(1)   Pembangunan menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai–nilai agama, adat istiadat, dan nilai–nilai yang hidup dalam masyarakat;

(2)   Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing–masing, masyarakat serta pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup;

(3)   Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang;

(4)   Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diordinasi oleh Menteri.

 

Dari rumusan pasal 9 (1) nyatalah bahwa kebijaksanaan nasional pengendalian lingkungan hidup dan penataan ruang mempunyai hubungan yang erat dan merupakan kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi. Ketentuan ini merupakan langkah maju sebagai realisasi pasal 29 ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1991 tentang penataan ruang yang menyatakan: presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang. Wewenang ini masih wewenang Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional, yang berwenang memberikan izin lokasi terhadap suatu rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selanjutnya, pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Rumusan ini mengandung arti “convention interminis” “terpadu” dan “masing-masing”, tidak mungkin dilaksanakan. Dari rumusan pasal ini nyata bahwa, belum tampak keberanian untuk menetapkan pengelolaan lingkungan secara terpadu, tanpa embel-embel kata: “masing-masing atau “koordinasi”. Pemikiran ini belum mengarahkan kebutuhan institusi pengelolaan lingkungan masa mendatang sesuai dengan arahan dalam Agenda 21 mengantisipasi era pasar bebas tahun 2003 (AFTA), 2010 dan 2020 (APEC).

Pasal 11 ayat (1) kembali mencoba “mengkombinasikan istilah” terpadu dengan “koordinasi” tanpa jelas bagaimana wujud “perangkat kelembagaan” tersebut? Penjelasan pasal 11 ayat (1) menyatakan lingkup pelaksanaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab berbagai Departemen dan Instansi Pemerintah untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi melalui perangkat kelembagaan yang koordinasikan oleh Menteri.

Dari penjelasan pasal 11 (1) dapat diartikan bahwa disadari “pelaksanaan” pengelolaan lingkungan meliputi berbagai sektor dan perlu dihindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

Selanjutnya Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH. Mengemukakan :Mengapa kita tidak segera memiliki Menteri Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dalam Kabinet Pembangunan VII mendatang? Memang terdapat pihak yang kurang sependapat dengan ide seperti ini dapat berfungsi sebagai “super departemen”. Pikiran seperti itu menunjukkan wawasan sempit dan berlandaskan persepsi yang keliru tentang pengertian wewenang, artinya berada pada satu tangan. Keputusan presiden yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UUPLH dapat menuangkan batasan dan ruang lingkup wewenang pengelolaan lingkungan. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sudah mengungkapkan kelemahan wewenang dan kelembagaan pengelolaan lingkungan? Perlu keberanian untuk mengadakan perubahan secara rasional demi peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan lingkungan? Perlu keberanian untuk mengadakan perubahan secara rasional demi peningkatan kemampuan kelembagaan sebagai penerapan. Agenda 21 tentang “capacity building” menghadapi era Rio+5, sehingga wewenang pengelolaan lingkungan berada di tangan seorang Menteri yang demi keterpaduan pengelolaan lingkungan, berwenang penuh menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan sekaligus berwenang memberikan keputusan administrasi (“beschhikking”) tentang kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip Deklarasi Rio, seperti “precautionary principle”, ”Intergenerational equity” dan penerapan Agenda 21 memerlukan wadah hukum yang belum ditampung dalam wadah UUPLH, termasuk instrument ekonomik (mis. “pollution charges”) sebagai perwujudan “the polluter pays principle”.

Kendati demikian, kajian ini di atas menemukan “surprise” dalam UUPLH, yang memberikan kewenangan kepada Menteri negara Lingkungan Hidup “sebagian” izin dari pengelolaan lingkungan, yaitu ketentuan dalam Pasal 20 ayat yang menyatakan:

(1)         Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melaksanakan pembangunan limbah ke media lingkungan hidup;

(2)         Dst;

(3)         Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri;

(4)         Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri;

(5)         dst.

 

Ketentuan pasal 20 ayat (3) memberikan wewenang kepada Menteri Negara. Lingkungan Hidup untuk menerbitkan izin pembuangan limbah (padat, cair dan gas) ke media lingkungan hidup. Namun, kewenangan termasud masih akan ditetapakan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 20 ayat (5). Bagaimana prosedur perizinan tersebut? Belum diatur.

Dengan demikian, UUPLH telah memberikan “izin lingkungan” yang sebenarnya tidak lazim dimiliki oleh seorang Menteri Negara yang tidak mempunyai “portefeuille”, yaitu tidak memimpin departemen pemerintah.

Penerapan instrumen-instrumen hukum lingkungan semakin mendesak dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Selain Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Instrumen Keuangan (Pungutan Pencemaran), maka izin lingkungan merupakan instrumen pencegahan pencemaran yang paling efektif yang belum dituangkan dalam UUPLH. Di samping itu, izin HO atas dasar Hinder Ordonnantie, Stb 1962 No. 226 mesti sudah dicabut oleh UUPLH, tapi sampai sekarang masih tetap berlaku. Begitu pula, Izin Usaha Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian tetap berlaku sebagai izin sektoral di bidang pengelolaan lingkungan. Berlakunya izin Ho dan izin Usaha Industri merupakan izin ganda di bidang pengelolaan lingkungan dan menimbulkan kerancuan dalam penerapannya yang perlu dibenahi. (Siti Sundari Rangkuti: 25-17)

 

4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pada periode Kabinet Pembangunan V Presiden menetapkan Keputusan No. 23 Tahun 1990 tentang badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Badan ini adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dipimpin oleh seorang kepala.

Keputusan presiden No. 23 tahun 1990 tentang BAPEDAL diubah dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Perubahan keputusan Presiden ini didasarkan atas pertimbangan, dan semakin besarnya kebutuhan serta upaya yang diperlukan bagi pengendalian dampak lingkungan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990.

Badan pengendalian dampak lingkungan mempunyai mempunyai tugas membantu Presiden dalam pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2)

Menurut Pasal 3 Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994, BAPEDAL mempunyai fungsi:

  1. Penetapan kebijaksanaan tahun pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
  2. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
  3. Pengendalian kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
  4. Pelaksanaan pembangunan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu atau pelaksanaannya dan pemulihan kualitas lingkungan;
  5. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
  6. Pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pembinaan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden dari ketentuan yang berlaku.

 

Dari ketentuan di atas, terlihat BAPEDAL hanya menjalankan fungsi “pelayanan dan bantuan keahlian terhadap instansi-instansi sektoral dan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan.

 

5. Hubungan Organisasi Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Badan

    Pengendalian Dampak Lingkungan

Mengenai hubungan organisasi Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Badan Pengendalain Dampak Lingkungan (BAPEDAL), tidak jelas aturan yang mengaturnya. Hubungan hanya terlihat dalam koordinasi untuk melaksanakan kegiatan operasional, hanya terlihat dalam koordinasi untuk melaksanakan kegiatan operasional, hanya sebatas hubungan horizontal, dan tidak ada hubungan struktural, karena BAPEDAL bukan aparat bawahan Menteri Negara Lingkungan Hidup, tetapi di jabat oleh satu tangan atau satu orang Menteri Negara Lingkungan Hidup, merangkap sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

 

IV. PENUTUP

               Berdasarkan dari pembahasan tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1982 dan peraturan pelaksanaanya, maka wewenang pengelolaan lingkungan hidup di Tingkat Nasional, berada di tangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dalam rangka menetapkan kebijaksanaan hidup, dengan mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Departemen Sektoral dan Lembaga Pemerintah, tetapi tidak memiliki wewenang administratif  struktural, seperti menerbitkan keputusan tata usaha negara seperti yang berbentuk “izin lingkungan”.
  2. Menurut UU No. 23 Tahun 1997, Menteri Negara Lingkungan Hidup, memiliki wewenang untuk membuat keputusan tata usaha negara yang terbentuk yaitu: izin membuang limbah padat, cair dan gas media lingkungan hidup. Namun wewenang tersebut masih menunggu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Hubungan organisasi Menteri Negara dengan BAPEDAL, secara Administratif struktural tidak ada hubungannya, tetapi sebatas hubungan horizontal, karena BAPEDAL bukan aparat bawahan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan sama bertanggung jawab kepada Presiden. 

 


DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M., et al. 1997.  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rangkuti, Siti Sundari. 1996.  Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.

Rangkuti, Siti Sundari.1998. Wewenang Dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia, Airlangga Fakultas Hukum Universitas.

Undang Undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

 

 

 

loading...