LSO Fakultas Hukum gelar diskusi terbuka bersama OK PHP Fisipol Unja

Rabu 4 September 2019 bertempat di pelataran gedung D Fakultas Hukum Universitas Jambi, LSO (Law Science Organization) bersama OK-PHP FISIPOL UNJA menggelar Diskusi Terbuka dengan tema ” Ibu Kota Pindah, Perlukah ? “

Menyikapi wacana pemindahan ibu kota indonesia yang telah diresmikan oleh pemerintah sehingga menjadi dirkursus di tengah masyarakat dewasa ini, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang benar-benar menyasar pada rakyat ditengah banyaknya problematika di negara kita. Mahasiswa sebagai kontrol negara yang senantiasa mengawal kebijakan negara, tentu saja memiliki peran penting termasuk kebijakan pemindahan ibukota negara. Maka dari itu LSO bersama OK-PHP mengadakan Diskusi yang dihadiri kurang lebih 50 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa fisipol serta fakultas hukum untuk menjawab dan meluruskan prespsi ditengah masyarakat.

Aadapun yang menjadi poin pembahasan sebagai berikut.

  1. Ibu kota baru harus didesain dan dipikirkan oleh bangsa Indonesia sendiri
  2. ketersediaan lahan luas, relatif bebas bencana, wilayahnya lebih Indonesia-sentris. Jika melihat Pulau Sulawesi dan Selat Makassar masih rentan gempa dan tsunami
  3. Pulau Jawa sudah menjadi pulau yang sangat padat dengan tingkat perekonomian sangat tinggi sehingga menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa
  4. Terkait isu lingkungan Pembangunan, ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung. Pada saat membangun ibu kota Pemerintah harus melakukan reforestrasi, konsep kota yang dipakai adalah kota hijau sehingga hutan akan tetap terjaga

Ada pun point pokok yang menjadi point krusial adalah :

  1. industrialisasi di luar Jawa dalam bentuk mengekspor hasil tambang dan perkebunan, baik Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
  2. mengembangkan berbagai kawasan ekonomi, baik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
  3. mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Jawa, antara lain Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar.

Kesimpulan :

Dalam hal ini peran mahasiswa dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan catatan harus mengoptimalkan pendanaan secara baik dan konsep perencanaan yang benar-benar komprehensif sehingga pembangunan Ibukota baru bisa benar-benar menjadi solusi atas permasalahan pembangunan dan permasalahan tata kelola perekonomian baik di tingkat nasional, maupun lokal, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, namun juga mampu meningkatkan persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia yang kedepannya akan menjadi pemimpin dunia modern, yang bermartabat.

OK-PHP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *